Salah satu manfaat keberadaan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (Sisnas P3 Iptek) ialah mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif. Salah satu indikatornya ialah seberapa besar kontribusi teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


Dalam teori ekonomi makro, proksi yang biasa digunakan untuk mengetahui berapa kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah faktor produktivitas total. Menurut survei Asian Productivity Organization (APO) terhadap 12 negara pada 2004, selama periode 1980-2001, kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menduduki posisi terendah, yaitu sebesar -14,80%. Bahkan, angka tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan Filipina (-14,68%), Singapura (10,95%), Thailand (16,91%), Malaysia (25,85%), dan Vietnam (51,32%). Pada 2007, sebagaimana yang dilaporkan Bank Indonesia, kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 1,38%.
Penyebab utama masih rendahnya kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi ialah masih lemahnya kinerja sistem inovasi nasional (Sinas). Indikator-indikator seperti total belanja litbang sebagai persentase dari PDB, jumlah peneliti, paten, pengeluaran litbang sektor swasta, kolaborasi riset universitas dengan perusahaan, dan lain-lain masih sangat rendah. Namun, tahapan penting dalam setiap penyusunan kebijakan publik adalah proses advokasi. Kesuksesan suatu kebijakan termasuk kebijakan Sinas dalam meningkatkan kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh sejauh mana proses advokasi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Salah satunya ialah kebijakan terkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi.
Berdasarkan hasil penelitian lembaga Transparency International, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2007 adalah 2,3 dan berada di peringkat 145 dari 180 negara. Dengan standar minimal dianggap tidak korup adalah 3,5, IPK tersebut turun jika dibandingkan dengan tahun 2006, yaitu 2,4 dengan peringkat 130 dari 163 negara. Sementara pada 2005, IPK Indonesia adalah 2,2 dan berada di peringkat 137 dari 158 negara. Kondisi serupa yang menggambarkan tingginya geliat korupsi di Indonesia paling tidak selama 2005-2008 juga dilaporkan lembaga-lembaga lain seperti Political and Economic Risk Consultancy (PERC) serta beberapa lembaga independen seperti PUKAT, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Transparency Internasional Indonesia (TII). Beberapa sumber tersebut bahkan melaporkan bahwa selama periode tersebut, lembaga-lembaga pemerintah seperti bea cukai, pajak, depdiknas, parlemen, jaksa/hakim, kepolisian, peradilan, dan lain-lain justru masuk dalam daftar hitam lembaga terkorup di Indonesia.
Apakah dampak korupsi terhadap indeks kontribusi teknologi dan pertumbuhan ekonomi serta bagaimana upaya mengatasinya?
Secara ekonomi, korupsi akan menyebabkan high cost economy, khususnya terhadap faktor-faktor input pada proses produksi dan menyebabkan rendahnya pertumbuhan pada sisi output. Indeks kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan produktivitas total faktor juga akan turun. Karena, faktor produktivitas total merupakan nilai residu dari selisih antara kontribusi pertumbuhan faktor input, yaitu modal/tenaga kerja, dan pertumbuhan output.
Beberapa penelitian yang sudah dipresentasikan ke masyarakat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan pendekatan regresi linier berganda, penulis menemukan bahwa selama periode 1995-2005, korupsi secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor produktivitas total sebagai proksi teknologi, walaupun slope-nya tidak sebesar variabel korupsi, faktor teknologi secara signifikan juga berdampak pada pertumbuhan output.
Berdasarkan hasil studi korelasi yang penulis lakukan, selama periode 1995-2000, ada korelasi antara korupsi dan kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan indeks korupsi yang diterbitkan lembaga Transparency International dan data pertumbuhan faktor produktivitas total yang diterbitkan APO, diketahui bahwa terdapat hubungan negatif yang cukup kuat antara korupsi dan kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari delapan negara yang dianalisis, yaitu Korea Selatan, Jepang, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand, diketahui bahwa Indonesia memiliki tingkat korupsi tertinggi dan angka pertumbuhan faktor produktivitas total terendah jika dibandingkan dengan tujuh negara lainnya.
Jika hasil analisis korelasi tersebut dikaitkan dengan data skor upaya pengendalian korupsi sebagaimana dilaporkan di dalam buku Indikator Ekonomi Berbasis Pengetahuan Indonesia (KNRT, 2009) sejak 1996-2008, secara keseluruhan skor upaya pengendalian korupsi di Tanah Air paling rendah di antara negara anggota ASEAN lainnya. Semua negara yang memiliki skor tinggi dalam upaya pengendalian korupsi seperti Malaysia, Filipina Singapura, Thailand, dan Vietnam, selain memiliki angka korupsi yang rendah, juga memiliki indeks kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Beberapa temuan ilmiah di atas semakin membuktikan bahwa penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi merupakan determinan penting bagi peningkatan kinerja sistem inovasi, khususnya bagi peningkatan kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu contoh kisah sukses negara dengan kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi (tipikor), adalah Singapura. Mengacu pada laporan di dalam buku Indikator Ekonomi Berbasis Pengetahuan Indonesia, selama periode 1996-2008, Singapura menduduki posisi teratas dalam hal penegakan hukum, baik dalam bentuk maupun implementasinya. Adapun faktor utama keberhasilan Singapura dalam hal tersebut terletak pada kuatnya penegakan hukum oleh aparat. Sebaliknya, Indonesia yang selalu menjadi juru kunci dalam hal penegakan hukum menampakkan fenomena yang terbalik dari Singapura. Mengutip pernyataan pakar hukum Hikmahanto Juwana, lemah-kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan memersepsikan hukum sebagai tidak ada. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat memersepsikan hukum ada dan akan tunduk.
Berdasarkan uraian tersebut, paling tidak terdapat dua pendekatan utama untuk meningkatkan kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, pendekatan secara internal sebagai sarat perlu, yaitu pendekatan yang mencakup segala upaya langsung untuk meningkatkan kinerja sistem inovasi nasional, terutama upaya memperkuat sinergisme yang harmonis antartiga komponen utamanya, yaitu pemerintah, akademisi, dan bisnis. Kedua, pendekatan secara eksternal sebagai sarat cukup, yaitu proses advokasi kebijakan untuk mendukung penguatan sistem inovasi nasional, khususnya dalam mendukung reformasi birokrasi dan memerangi segala bentuk tindakan korupsi. Jika mengacu kepada faktor keberhasilan Singapura dalam memerangi korupsi, salah satu langkah utama yang akan menentukan keberhasilan pendekatan ini adalah memperkuat penegakan hukum oleh aparat. Jika dua pendekatan utama tersebut dapat berjalan, visi untuk menjadikan iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa akan tercapai.